18 Daerah Sumut Terancam Banjir Bandang Dan Longsor -
Medan, WASPADA Online
18 Kabupaten di Sumatera Utara, terutama di sepanjang jalur pegunungan Bukit Barisan, berpotensi atau rawan banjir bandang dan tanah longsor. "Kerawanan itu berada di 250 titik pada bulan Januari-Februari 2006, terutama di Kabupaten Tapsel, Tapteng, Taput, Dairi, Langkat, Deli Serdang, Nias dan Nias Selatan, Madina dan Samosir," kata sejumlah pakar geologi Sumut yang tergabung dalam Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumut, Minggu (15/1) di Medan.
Medan, WASPADA Online
18 Kabupaten di Sumatera Utara, terutama di sepanjang jalur pegunungan Bukit Barisan, berpotensi atau rawan banjir bandang dan tanah longsor. "Kerawanan itu berada di 250 titik pada bulan Januari-Februari 2006, terutama di Kabupaten Tapsel, Tapteng, Taput, Dairi, Langkat, Deli Serdang, Nias dan Nias Selatan, Madina dan Samosir," kata sejumlah pakar geologi Sumut yang tergabung dalam Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumut, Minggu (15/1) di Medan.
Potensi terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di 18 kabupaten menurut Ketua IAGI Sumut, Ir Gagarin Ginting disebabkan tingginya curah hujan, kegempaan yang juga sering melanda sejumlah daerah di Sumut, serta faktor geologi seperti adanya patahan-patahan, retakan-retakan pada tanah atau batuan, kemiringan lapisan tanah/batuan sehingga bila curah hujan tinggi sangat potensial menimbulkan bencana banjir bandang dan tanah longsor.
"Longsor dan banjir bandang tidak akan terjadi jika kondisi geologinya tidak rawan, walaupun hutan gundul dan curah hujan tinggi," ujar Gagarin. Sehubungan itu IAGI mengimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah atau bupati/kepala daerah di sepanjang jalur pegunungan Bukit Barisan waspada, dan melakukan berbagai upaya menekan jumlah korban jiwa yang ditimbulkan bila terjadi bencana banjir bandang maupun tanah longsor.
Upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah menekan, bahkan mencegah jatuhnya korban jiwa bila terjadi bencana banjir bandang maupun tanah longsor, di antaranya membuat peta kerentanan gerakan tanah (peta KGT). Berkaitan itu, Ketua Dewan Pakar IAGI Sumut, Ir Jonathan I Tarigan mengatakan, peta dibuat berdasarkan survey geologi tentang potensi longsor di suatu daerah (desa/kecamatan).
Dengan adanya peta KGT kata dia, daerah-daerah rawan longsor di seluruh kabupaten/kota di Sumut diketahui, sehingga dapat dilakukan upaya mengantisipasi jatuhnya korban jiwa yang besar bila daerah itu dilanda bencana banjir bandang atau tanah longsor.
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan upaya mitigasi berbasis masyarakat dengan menyampaikan peringatan dini bagi masyarakat di sekitar daerah rawan banjir bandang dan longsor, serta melakukan evakuasi atau merelokasi pemukiman warga, sehingga korban jiwa dapat ditekan seminimal mungkin.
IAGI Sumut juga sangat menyesalkan sikap pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Sumut, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang kurang memperhatikan pentingnya pembuatan peta KGT untuk mengantisipasi jatuhnya jumlah korban jiwa yang besar bila terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor," tegas Tarigan didampingi Humas IAGI Sumut, Edi Maulana Barus, BE.
Padahal menurutnya, untuk membuat KGT di tingkat kabupaten/kota berkisar Rp 500 juta, sedangkan tingkat provinsi sekira Rp 9 miliar. Hal ini kecil bila dibandingkan korban jiwa yang ditimbulkan jika terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor seperti di Jawa Timur baru-baru ini.
Sementara itu menurut Edy Maulana Barus, pembuatan peta KGT merupakan indikator kepedulian dan tanggungjawab pemerintah melindungi masyarakat dari bencana. "Pemerintah paling bertanggungjawab melindungi masyarakat dari bencana, sehingga langkah membuat KGT merupakan salah satu indikator adanya upaya pemerintah menyelamatkan masyarakat dari bencana," ujar Barus.
Ketiga pakar geologi itu mendesak Pemprovsu dan Pemkab/Pemerintah Kota di Sumut agar memperhatikan pentingnya pembuatan KGT mengantisipasi jatuhnya korban jiwa yang banyak bila timbul bencana banjir bandang dan tanah longsor. Bahkan IAGI Sumut menyatakan siap dilibatkan bila memang diperlukan.
Sementara itu daerah-daerah di Sumut sebagai jalur lintasan gempa juga diharapkan tetap mewaspadai kemungkinan timbulnya gempa besar Januari-Februari yang ditandai dengan seringnya terjadi gempa-gempa kecil di beberapa daerah belakangan ini.
Biasanya menurut Tarigan, gempa kecil merupakan gempa pendahulu yang akan diikuti gempa utama dan gempa susulan, sehingga kewaspadaan tetap perlu dilakukan, khususnya di daerah rawan gempa seperti Nias, Nias Selatan, Tanah Karo, Taput, Madina, Tapsel dan Dairi. (m44)
Sumber: Waspada Online, Senin, 16 Desember 2006
"Longsor dan banjir bandang tidak akan terjadi jika kondisi geologinya tidak rawan, walaupun hutan gundul dan curah hujan tinggi," ujar Gagarin. Sehubungan itu IAGI mengimbau kepada masyarakat dan pemerintah daerah atau bupati/kepala daerah di sepanjang jalur pegunungan Bukit Barisan waspada, dan melakukan berbagai upaya menekan jumlah korban jiwa yang ditimbulkan bila terjadi bencana banjir bandang maupun tanah longsor.
Upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah menekan, bahkan mencegah jatuhnya korban jiwa bila terjadi bencana banjir bandang maupun tanah longsor, di antaranya membuat peta kerentanan gerakan tanah (peta KGT). Berkaitan itu, Ketua Dewan Pakar IAGI Sumut, Ir Jonathan I Tarigan mengatakan, peta dibuat berdasarkan survey geologi tentang potensi longsor di suatu daerah (desa/kecamatan).
Dengan adanya peta KGT kata dia, daerah-daerah rawan longsor di seluruh kabupaten/kota di Sumut diketahui, sehingga dapat dilakukan upaya mengantisipasi jatuhnya korban jiwa yang besar bila daerah itu dilanda bencana banjir bandang atau tanah longsor.
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan upaya mitigasi berbasis masyarakat dengan menyampaikan peringatan dini bagi masyarakat di sekitar daerah rawan banjir bandang dan longsor, serta melakukan evakuasi atau merelokasi pemukiman warga, sehingga korban jiwa dapat ditekan seminimal mungkin.
IAGI Sumut juga sangat menyesalkan sikap pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Sumut, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang kurang memperhatikan pentingnya pembuatan peta KGT untuk mengantisipasi jatuhnya jumlah korban jiwa yang besar bila terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor," tegas Tarigan didampingi Humas IAGI Sumut, Edi Maulana Barus, BE.
Padahal menurutnya, untuk membuat KGT di tingkat kabupaten/kota berkisar Rp 500 juta, sedangkan tingkat provinsi sekira Rp 9 miliar. Hal ini kecil bila dibandingkan korban jiwa yang ditimbulkan jika terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor seperti di Jawa Timur baru-baru ini.
Sementara itu menurut Edy Maulana Barus, pembuatan peta KGT merupakan indikator kepedulian dan tanggungjawab pemerintah melindungi masyarakat dari bencana. "Pemerintah paling bertanggungjawab melindungi masyarakat dari bencana, sehingga langkah membuat KGT merupakan salah satu indikator adanya upaya pemerintah menyelamatkan masyarakat dari bencana," ujar Barus.
Ketiga pakar geologi itu mendesak Pemprovsu dan Pemkab/Pemerintah Kota di Sumut agar memperhatikan pentingnya pembuatan KGT mengantisipasi jatuhnya korban jiwa yang banyak bila timbul bencana banjir bandang dan tanah longsor. Bahkan IAGI Sumut menyatakan siap dilibatkan bila memang diperlukan.
Sementara itu daerah-daerah di Sumut sebagai jalur lintasan gempa juga diharapkan tetap mewaspadai kemungkinan timbulnya gempa besar Januari-Februari yang ditandai dengan seringnya terjadi gempa-gempa kecil di beberapa daerah belakangan ini.
Biasanya menurut Tarigan, gempa kecil merupakan gempa pendahulu yang akan diikuti gempa utama dan gempa susulan, sehingga kewaspadaan tetap perlu dilakukan, khususnya di daerah rawan gempa seperti Nias, Nias Selatan, Tanah Karo, Taput, Madina, Tapsel dan Dairi. (m44)
Sumber: Waspada Online, Senin, 16 Desember 2006
Title : 18 Daerah Sumut Terancam Banjir Bandang Dan Longsor ► SEOer Mendem ►
URL : http://seomendem.blogspot.com/2006/01/18-daerah-sumut-terancam-banjir-bandang_16.html
Jangan lupa untuk membagikan artikel 18 Daerah Sumut Terancam Banjir Bandang Dan Longsor ini jika bermanfaat bagi sobat.
0 komentar | add komentar
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.