Agama Bukan Akar Kekerasan Massa -
George Junus Aditjondro
Peneliti kekerasan komunal di Poso. Pengajar pada Program Studi Ilmu, Religi, dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
BETULKAH agama-agama dunia, khususnya agama-agama Samawi, mengajarkan perdamaian? Ya, kalau hanya membaca ajaran yang tertuang dalam kitab-kitabnya. Tidak, kalau kita melihat praxis para pengikutnya.
Hal ini tidak hanya berlaku untuk ketiga agama Samawi yang sama-sama mengakui Ibrahim sebagai cikal bakal para penganutnya, tapi juga untuk agama-agama dari lembah Sungai Indus, di mana para militan Hindu pernah merusak sebuah mesjid di India. Mahatma Gandhi pun mati dibunuh oleh seorang militan Hindu karena menolak sang pejuang anti-kekerasan (ahimsa) itu menentang pembagian India menjadi dua negara: Pakistan untuk pengikut agama Islam, dan India untuk semua penganut agama lain.
ahref name='more'>
Namun ada juga agama-agama di Indonesia, yang tidak dekat dengan kekerasan, yakni agama-agama suku. Di kalangan pemeluk agama Islam, agama suku ini dikenal dengan istilah agama-agama “ardi” (= “bumi”) untuk membedakannya dengan agama-agama Samawi yang disebut agama-agama “wahyu.” Jarang sekali kita dengar, penganut agama suku menyerang sebuah gereja atau mesjid. Malah sebaliknya, di Sumatera Utara, para pemimpin HKBP pernah berusaha menghalangi pembangunan gedung ibadah agama Parmalim, agama suku orang Batak Toba, di kota Medan.
Citra kedekatan agama dengan kekerasan menjadi marak dan baru-baru ini mencuat lagi dengan penangkapan delapan orang pemuda di Klaten dan Sukoharjo, Jawa Tengah, oleh satuan Densus 88. Delapan laki-laki itu – termasuk dua siswa SMK - langsung dilabeli sebagai “diduga teroris”oleh media yang meliput peristiwa itu (Kedaulatan Rakyat, 26 Januari). Bukan cuma itu, mereka pun langsung dituduh terlibat dalam aksi terorisme. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam, para “terduga teroris” yang masih remaja merupakan pelaku teror bom bulan Desember 2010 dan awal Januari 2011 di Jawa Tengah. Ini suatu bentuk pelanggaran asas praduga tak bersalah yang semakin lumrah di Indonesia.
Menurut KR, “para tersangka” itu dituduh telah meletakkan bom di delapan lokasi di Klaten dan Sukoharjo. Empat dari delapan lokasi itu merupakan tempat ibadah, yakni Gereja Polanharjo, Gereja Kristen Jawa Manjung Ngawen, Gua Maria Sriningsih, dan sebuah masjid di Delanggu. Satu lokasi bukan tempat ibadah, melainkan Pos Lalu Lintas dekat Rumah Sakit Islam.
Kemudian, di antara “barang bukti” yang ditemukan di sejumlah lokasi penggrebegan, juga ditemukan apa yang polisi sebut sebagai “buku-buku agama”. Seolah-olah buku agama bisa dipakai sebagai bahan peledak. Berarti, di samping meliput kejadian itu, koran tertua di Yogyakarta itu memperkuat prasangka pembaca terhadap kelompok agama tertentu sebagai pihak yang dekat dengan kekerasan.
Nah, kalau kekerasan terhadap penganut agama lain, atau kekerasan terhadap fihak yang punya interpretasi berbeda tidak bersumber pada ajaran agama-agama itu sendiri, lalu apa penyebab maraknya kekerasan terhadap penganut berbagai agama belakangan ini?
Sebenarnya, agama yang dianut penyerang dan korban tidak berdiri sendiri. Mereka juga punya kelas sosial dan etnisitas. Walaupun sama-sama Batak Toba, pimpinan HKBP di Medan dan para penganut agama Parmalim tidak berasal dari kelas sosial yang sama. Mereka yang menolak pendirian rumah ibadah Parmalim di Medan berasal dari kelas menengah dan atas. Sementara para penganut agama Parmalim kebanyakan berasal dari masyarakat desa di Kecamatan Porsea, Sumatera Utara.
Dalam konflik Poso, kelas dan etnisitas juga memainkan peranan, atau setidaknya melatarbelakangi konflik itu. Massa Islam umumnya pendatang dari Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jawa, dan kebanyakan nelayan dan buruh pelabuhan di samping segelintir pengusaha berdarah Arab dan pribumi. Sedangkan massa Kristiani, umumnya berasal dari ketiga suku asli Poso, yakni Pamona, Mori, dan Lore, serta migran dari Toraja, dan kebanyakan pegawai negeri, pegawai gereja, serta segelintir petani dan buruh perkebunan kelapa sawit. Jadi secara menyeluruh, mereka termasuk kelas menengah atas, sementara massa Islam kelas menengah bawah.
Penyerangan gereja-gereja di kota Poso pun tidak bersifat acak. Gereja Sion di pusat kota, gereja kaum elit Poso yang dulu mendominasi pemerintahan, itu yang pertama diserang oleh massa demonstran. Sedangkan gereja di Desa Kasiguncu di pinggiran barat kota Poso, tidak disentuh sama sekali. Perbedaan citra kedua gereja itu, dan mengapa demonstran bersikap "diskriminatif," kurang disadari oleh warga Poso yang Kristiani, yang merasa gereja Kasiguncu selamat dari serangan, berkat perlindungan arwah Papa I Wunte, orang Poso pertama yang masuk Kristen, yang dikuburkan di sebelah gereja itu.
Konflik Poso menghasilkan semacam ‘Lebanonisasi’ di Kabupaten Poso. Masyarakat Muslim kebanyakan terhimpun di kota Poso di utara, sedangkan masyarakat Kristiani terhimpun di kota Tentena di selatan, termasuk pegawai Kabupaten Poso yang harus ngelaju dari Tentena ke kantor mereka di kota Poso.
Ketumpangtindihan antara kelas, etnisitas, dan agama juga terlihat di Banjarmasin. Di tengah gema krisis moneter 1997, sejumlah toko serta gereja diserang oleh demonstran Muslim. Umat di gereja-gereja yang diserang kebanyakan Tionghoa, dari kelas sosial yang lebih tinggi dari pada pihak penyerang.
"Dendam kelas" yang melatarbelakangi konflik-konflik komunal di Poso dan Banjarmasin juga berpotensi meledak di kawasan-kawasan mewah di kota-kota besar seperti Jakarta. Maklumlah, di hari-hari Minggu puluhan mobil mewah dan sepeda motor di seputar gereja-gereja elit merupakan pameran kekayaan yang sekaligus penyebab kemacetan lalu lintas.
Faktor "dendam kelas" ini berkelindan dengan merosotnya toleransi terhadap perbedaan agama dan etnisitas, yang semakin parah di negeri kita. Semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dalam prakteknya berubah menjadi “bersatu kita teguh, berbeda kita gebug.”
Seluruh kesemerawutan itu diperparah oleh agen-agen provokator yang sengaja mengipas-ngipasi kemarahan massa, terutama setelah era pasca Soeharto. Dalam kerusuhan 1967 di Banjarmasin, sholat Jumat di Mesjid Raya kota itu dikacaukan oleh suara kampanye Golkar, sehingga yang berbaju batik Golkar juga jadi sasaran demo. Sedangkan yang dijadikan kambing hitam adalah kelompok Islam, terutama PPP.
Kesimpulannya, percuma saja mencari akar maraknya kekerasan massa yang meningkat belakangan ini dalam agama para demonstran, sebab akarnya bersifat sosio-ekonomis dan politis.***
Tulisan ini sebelumnya dimuat di harian Suara Pembaruan. Dimuat ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.
uhuk="http://1.bp.blogspot.com/_9eHuZHq_LxY/TVBxj6IbS-I/AAAAAAAAAVM/l61nKZYzL6c/s1600/George+Aditjondro.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;">
ANALISA EKONOMI POLITIK
George Junus Aditjondro
Peneliti kekerasan komunal di Poso. Pengajar pada Program Studi Ilmu, Religi, dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
BETULKAH agama-agama dunia, khususnya agama-agama Samawi, mengajarkan perdamaian? Ya, kalau hanya membaca ajaran yang tertuang dalam kitab-kitabnya. Tidak, kalau kita melihat praxis para pengikutnya.
Hal ini tidak hanya berlaku untuk ketiga agama Samawi yang sama-sama mengakui Ibrahim sebagai cikal bakal para penganutnya, tapi juga untuk agama-agama dari lembah Sungai Indus, di mana para militan Hindu pernah merusak sebuah mesjid di India. Mahatma Gandhi pun mati dibunuh oleh seorang militan Hindu karena menolak sang pejuang anti-kekerasan (ahimsa) itu menentang pembagian India menjadi dua negara: Pakistan untuk pengikut agama Islam, dan India untuk semua penganut agama lain.
ahref name='more'>
Namun ada juga agama-agama di Indonesia, yang tidak dekat dengan kekerasan, yakni agama-agama suku. Di kalangan pemeluk agama Islam, agama suku ini dikenal dengan istilah agama-agama “ardi” (= “bumi”) untuk membedakannya dengan agama-agama Samawi yang disebut agama-agama “wahyu.” Jarang sekali kita dengar, penganut agama suku menyerang sebuah gereja atau mesjid. Malah sebaliknya, di Sumatera Utara, para pemimpin HKBP pernah berusaha menghalangi pembangunan gedung ibadah agama Parmalim, agama suku orang Batak Toba, di kota Medan.
Citra kedekatan agama dengan kekerasan menjadi marak dan baru-baru ini mencuat lagi dengan penangkapan delapan orang pemuda di Klaten dan Sukoharjo, Jawa Tengah, oleh satuan Densus 88. Delapan laki-laki itu – termasuk dua siswa SMK - langsung dilabeli sebagai “diduga teroris”oleh media yang meliput peristiwa itu (Kedaulatan Rakyat, 26 Januari). Bukan cuma itu, mereka pun langsung dituduh terlibat dalam aksi terorisme. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam, para “terduga teroris” yang masih remaja merupakan pelaku teror bom bulan Desember 2010 dan awal Januari 2011 di Jawa Tengah. Ini suatu bentuk pelanggaran asas praduga tak bersalah yang semakin lumrah di Indonesia.
Menurut KR, “para tersangka” itu dituduh telah meletakkan bom di delapan lokasi di Klaten dan Sukoharjo. Empat dari delapan lokasi itu merupakan tempat ibadah, yakni Gereja Polanharjo, Gereja Kristen Jawa Manjung Ngawen, Gua Maria Sriningsih, dan sebuah masjid di Delanggu. Satu lokasi bukan tempat ibadah, melainkan Pos Lalu Lintas dekat Rumah Sakit Islam.
Kemudian, di antara “barang bukti” yang ditemukan di sejumlah lokasi penggrebegan, juga ditemukan apa yang polisi sebut sebagai “buku-buku agama”. Seolah-olah buku agama bisa dipakai sebagai bahan peledak. Berarti, di samping meliput kejadian itu, koran tertua di Yogyakarta itu memperkuat prasangka pembaca terhadap kelompok agama tertentu sebagai pihak yang dekat dengan kekerasan.
Nah, kalau kekerasan terhadap penganut agama lain, atau kekerasan terhadap fihak yang punya interpretasi berbeda tidak bersumber pada ajaran agama-agama itu sendiri, lalu apa penyebab maraknya kekerasan terhadap penganut berbagai agama belakangan ini?
Sebenarnya, agama yang dianut penyerang dan korban tidak berdiri sendiri. Mereka juga punya kelas sosial dan etnisitas. Walaupun sama-sama Batak Toba, pimpinan HKBP di Medan dan para penganut agama Parmalim tidak berasal dari kelas sosial yang sama. Mereka yang menolak pendirian rumah ibadah Parmalim di Medan berasal dari kelas menengah dan atas. Sementara para penganut agama Parmalim kebanyakan berasal dari masyarakat desa di Kecamatan Porsea, Sumatera Utara.
Dalam konflik Poso, kelas dan etnisitas juga memainkan peranan, atau setidaknya melatarbelakangi konflik itu. Massa Islam umumnya pendatang dari Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jawa, dan kebanyakan nelayan dan buruh pelabuhan di samping segelintir pengusaha berdarah Arab dan pribumi. Sedangkan massa Kristiani, umumnya berasal dari ketiga suku asli Poso, yakni Pamona, Mori, dan Lore, serta migran dari Toraja, dan kebanyakan pegawai negeri, pegawai gereja, serta segelintir petani dan buruh perkebunan kelapa sawit. Jadi secara menyeluruh, mereka termasuk kelas menengah atas, sementara massa Islam kelas menengah bawah.
Penyerangan gereja-gereja di kota Poso pun tidak bersifat acak. Gereja Sion di pusat kota, gereja kaum elit Poso yang dulu mendominasi pemerintahan, itu yang pertama diserang oleh massa demonstran. Sedangkan gereja di Desa Kasiguncu di pinggiran barat kota Poso, tidak disentuh sama sekali. Perbedaan citra kedua gereja itu, dan mengapa demonstran bersikap "diskriminatif," kurang disadari oleh warga Poso yang Kristiani, yang merasa gereja Kasiguncu selamat dari serangan, berkat perlindungan arwah Papa I Wunte, orang Poso pertama yang masuk Kristen, yang dikuburkan di sebelah gereja itu.
Konflik Poso menghasilkan semacam ‘Lebanonisasi’ di Kabupaten Poso. Masyarakat Muslim kebanyakan terhimpun di kota Poso di utara, sedangkan masyarakat Kristiani terhimpun di kota Tentena di selatan, termasuk pegawai Kabupaten Poso yang harus ngelaju dari Tentena ke kantor mereka di kota Poso.
Ketumpangtindihan antara kelas, etnisitas, dan agama juga terlihat di Banjarmasin. Di tengah gema krisis moneter 1997, sejumlah toko serta gereja diserang oleh demonstran Muslim. Umat di gereja-gereja yang diserang kebanyakan Tionghoa, dari kelas sosial yang lebih tinggi dari pada pihak penyerang.
"Dendam kelas" yang melatarbelakangi konflik-konflik komunal di Poso dan Banjarmasin juga berpotensi meledak di kawasan-kawasan mewah di kota-kota besar seperti Jakarta. Maklumlah, di hari-hari Minggu puluhan mobil mewah dan sepeda motor di seputar gereja-gereja elit merupakan pameran kekayaan yang sekaligus penyebab kemacetan lalu lintas.
Faktor "dendam kelas" ini berkelindan dengan merosotnya toleransi terhadap perbedaan agama dan etnisitas, yang semakin parah di negeri kita. Semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dalam prakteknya berubah menjadi “bersatu kita teguh, berbeda kita gebug.”
Seluruh kesemerawutan itu diperparah oleh agen-agen provokator yang sengaja mengipas-ngipasi kemarahan massa, terutama setelah era pasca Soeharto. Dalam kerusuhan 1967 di Banjarmasin, sholat Jumat di Mesjid Raya kota itu dikacaukan oleh suara kampanye Golkar, sehingga yang berbaju batik Golkar juga jadi sasaran demo. Sedangkan yang dijadikan kambing hitam adalah kelompok Islam, terutama PPP.
Kesimpulannya, percuma saja mencari akar maraknya kekerasan massa yang meningkat belakangan ini dalam agama para demonstran, sebab akarnya bersifat sosio-ekonomis dan politis.***
Tulisan ini sebelumnya dimuat di harian Suara Pembaruan. Dimuat ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.
Title : Agama Bukan Akar Kekerasan Massa ► SEOer Mendem ►
URL : https://seomendem.blogspot.com/2011/01/agama-bukan-akar-kekerasan-massa_30.html
Jangan lupa untuk membagikan artikel Agama Bukan Akar Kekerasan Massa ini jika bermanfaat bagi sobat.
0 komentar | add komentar
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.