Pemekaran Daerah Turunkan Kesejahteraan Rakyat - Kamis, 28 September 2006
Sumber : Koran Tempo (20 September 2006)
Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menurut peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Wijaya, pemekaran daerah seharusnya meningkatkan kesejahteraan daerah lama dan baru. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Kegiatan ekonomi menurun dan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi," katanya kemarin.
Berdasarkan penelitian pemekaran empat provinsi menjadi delapan provinsi, kata Wijaya, terjadi perbedaan struktur ekonomi daerah baru dan lama. Provinsi yang dimekarkan tersebut adalah Sumatera Selatan dan Bangka-Belitung, Jawa Barat dan Banten, Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Maluku dan Maluku Utara.
Penelitian dilakukan dengan cara menghitung tren struktur perekonomian empat provinsi lama (Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku) pada 2000-2004. Kemudian, kata Wijaya, data perekonomian yang baru dan lama pada provinsi-provinsi tersebut diperbandingkan. Besaran tren ekonomi yang diamati meliputi pendapatan domestik regional bruto, pendapatan per kapita, konsumsi masyarakat, pembentukan modal tetap, tingkat ekspor, dan angka pengangguran.
Hasilnya, kata Wijaya, secara umum kegiatan ekonomi cenderung menurun atau terjadi perlambatan setelah pemekaran. Penyebabnya, setelah pemekaran, kerja sama ekonomi masyarakat justru melemah, skala produksi mengecil, dan persaingan antardaerah menguat. Akibatnya, biaya ekonomi membesar dan lokasi geografis kurang mendukung kegiatan ekonomi.
Kesejahteraan masyarakat juga menurun akibat perlambatan kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan setelah pemekaran provinsi justru lebih buruk dibanding sebelum pemekaran.
Berdasarkan temuan tersebut, kata Wijaya, LIPI menyarankan pemerintah menghentikan pemekaran daerah. "Harus ada diskusi publik sebelumnya. Sebab, bisa saja pemekaran hanya ambisi segelintir elite," ujarnya.
Dia menjelaskan pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia berbanding terbalik dengan yang terjadi di Eropa. Di Eropa, provinsi-provinsinya digabungkan agar lebih efisien untuk meningkatkan daya saing ekonomi. AGUS SUPRIYANTO
Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menurut peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Wijaya, pemekaran daerah seharusnya meningkatkan kesejahteraan daerah lama dan baru. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Kegiatan ekonomi menurun dan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi," katanya kemarin.
Berdasarkan penelitian pemekaran empat provinsi menjadi delapan provinsi, kata Wijaya, terjadi perbedaan struktur ekonomi daerah baru dan lama. Provinsi yang dimekarkan tersebut adalah Sumatera Selatan dan Bangka-Belitung, Jawa Barat dan Banten, Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Maluku dan Maluku Utara.
Penelitian dilakukan dengan cara menghitung tren struktur perekonomian empat provinsi lama (Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku) pada 2000-2004. Kemudian, kata Wijaya, data perekonomian yang baru dan lama pada provinsi-provinsi tersebut diperbandingkan. Besaran tren ekonomi yang diamati meliputi pendapatan domestik regional bruto, pendapatan per kapita, konsumsi masyarakat, pembentukan modal tetap, tingkat ekspor, dan angka pengangguran.
Hasilnya, kata Wijaya, secara umum kegiatan ekonomi cenderung menurun atau terjadi perlambatan setelah pemekaran. Penyebabnya, setelah pemekaran, kerja sama ekonomi masyarakat justru melemah, skala produksi mengecil, dan persaingan antardaerah menguat. Akibatnya, biaya ekonomi membesar dan lokasi geografis kurang mendukung kegiatan ekonomi.
Kesejahteraan masyarakat juga menurun akibat perlambatan kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan setelah pemekaran provinsi justru lebih buruk dibanding sebelum pemekaran.
Berdasarkan temuan tersebut, kata Wijaya, LIPI menyarankan pemerintah menghentikan pemekaran daerah. "Harus ada diskusi publik sebelumnya. Sebab, bisa saja pemekaran hanya ambisi segelintir elite," ujarnya.
Dia menjelaskan pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia berbanding terbalik dengan yang terjadi di Eropa. Di Eropa, provinsi-provinsinya digabungkan agar lebih efisien untuk meningkatkan daya saing ekonomi. AGUS SUPRIYANTO
Sumber : Koran Tempo (20 September 2006)
Title : Pemekaran Daerah Turunkan Kesejahteraan Rakyat ► SEOer Mendem ►
URL : https://seomendem.blogspot.com/2006/09/pemekaran-daerah-turunkan-kesejahteraan_29.html
Jangan lupa untuk membagikan artikel Pemekaran Daerah Turunkan Kesejahteraan Rakyat ini jika bermanfaat bagi sobat.
0 komentar | add komentar
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.